Perda Pertambangan Disahkan

PALANGKA RAYA – Setelah melalui berbagai proses dan mekanisme pembahasan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Kalteng tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan Perda yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan usaha pertambangan itu, ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012, di gedung DPRD Kalteng, Jumat (7/12).
Rapat Paripurna itu langsung dipimpin Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang, dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran. Seluruh anggota DPRD Kalteng serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalteng hadir dalam Rapat Paripurna ini.
Sebelum pengesehan Perda itu, terlebih dahulu dibacakan hasil rapat Gabungan Komisi DPRD Kalteng dengan tim dari Pemprov Kalteng, yang dibacakan oleh jurubicara H Kamaruddin Hadi.  Dilaporkan Kamaruddin Hadi, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kalteng mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Untuk itu, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dikelola berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar, dengan tetap mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Kamaruddin juga mengatakan, tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara di daerah adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, ha katas kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta dan masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan itu, perlu disusun Perda yang baru sebagai pengganti Perda Kalteng No 8/2002 tentang Pengelolaan Pertambangan. Hal itu dipengaruhi dengan ditetapkannya Undang-Undang N0.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Perda Kalteng No.8/2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, karena itu dibutuhkan pengaturan kembali bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisiensi, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan,” kata H Tuat, sapaan akrab H Kamaruddin Hadi.
Perda tersebut juga merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusun peraturan-peraturan pelaksana lainnya, agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
Dibuatkannya Perda ini untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kewenangan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kalteng.  Usai pembacaan hasil Rapat gabungan  itu, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan, pengesahan dan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kalteng R Atu Narang dengan Gubernur Kalteng yang diwakili wagub Kalteng Achmad Diran.  sgh

Komentar